Sabtu, 03 Desember 2009 - 16:22:12 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Info Pendidikan - Dibaca: 732 kali
Para guru sebenarnya sudah dari dahulu keberatan dengan pelaksanaan UN. Sebagian guru, katanya, bahkan kehilangan motivasi mengajar ketika siswa menghadapi UN.
JAKARTA, Kompas.com - Melihat persoalan-persoalan yang timbul akibat Ujian Nasional (UN), sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan MA yang memenangkan gugatan masyarakat atas UN.
"DPD tidak setuju UN dijadikan penentu kelulusan, tidak ada lagi nanti kata L (Lulus)/ T (Tidak Lulus) setelah siswa menerima hasil UN," ujar anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Provinsi Papua Barat H Wahidin Ismail, memberi masukan dalam penjelasan Program Kerja Depdiknas pada rapat kerja Komite III DPD RI di Jakarta, Rabu (3/12).
Sementara itu, menurut anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan, UN adalah "sandiwara nasional" yang melibatkan banyak pihak mulai pemerintah pusat, dinas, guru, dan siswa sebagai korbannya. "Sudah saatnya pemerintah membuat questioner pada siswa dan guru mengenai UN, karena UN sudah menjadi momok," ujarnya seraya menambahkan, pemerintah harus bisa mencari ide baru lain yang lebih segar selain UN.
Sumber : KOMPAS
